Menurut Muchtar Lutfi dkk., (1977) berbagai perlawanan diperlihatkan rakyat Riau, apalagi setelah 27 Juli 1947, Belanda memblokade muara-muara sungai penting seperti Siak dan Inderagiri, di samping memperkuat patroli di perairan sepanjang pantai Timur terutama antara Panipahan sampai Kuala Enok. Tercatat pertempuran di Tanjung Datuk, selain konfrontasi di Tanjung Layang, Perigi Raja, Sungai Belah, dan Kuala Mandah. Begitu pula tembak-menembak di pantai Bengkalis, Selatpanjang, Tanjung Samak, Tanjung Labu, dan Ketam Putih.
Alhasil, Riau tidak dapat dikuasai Belanda pada agresi I tersebut. Sebab kemerdekaan yang diperjuangkan dan diterima masyarakat Riau, diiringi dengan penyusunan berbagai kekuatan rakyat sejak awal. Malah, sebelum pertempuran-pertempuran di atas terjadi, berbagai kekuatan militer Riau sudah terkonsolidasi. Pada bulan November 1945, Riau sudah memiliki Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang dipimpin oleh Letnan II Hasan Basri. Badan ini terdiri atas iga batalyon yakni Pekanbaru dipimpin oleh D.I. Panjaitan, menyusul Arifin Achmad memimpin batalyon Bengkalis, sedangkan Thoha Hanafi memimpin batalyon Inderagiri.
BPR sebagaimana terjadi secara nasional, tidak bertahan lama, sebab kemudian diganti dengan nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Untuk Riau, TKR dnamakan Resimen IV, dipimpin Letkol Hasan Basri. Lembaga ini membawahi lima batalyon. Khusus di Pekanbaru, terdapat tiga batalyon yakni Batalyon I dipimpin Mayor D.I. Panjaitan, Batalyon IV dipimpin Mayor Usman Pohan, ditambah Batalyon (Alteleri) V di dipimpin Mayor Ali Rasyid. Batalyon lain berpusat di Bengkalis (Batalyon II) dipimpin Mayor Arifin Ahmad, disusul Batalyon III (Rengat) dipimpin Mayor Yusuf Nur.
Tak hanya berkaitan dengan perubahan struktur, TKR senantiasa diperbaharui. Malahan sampai pada nama. Tanggal 7 Januari 1946, TKR merupakan singkatan dari Tentara Kesalamatan Rakyat. Tapi dua pekan kemudian, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Berkaitan dengan itu pula komposisi pemimpinnya pun berubah. Misalnya, semula Arifin Achmad menjadi komandan batalyon di Bengkalis, dipindahkan sebagai Komandan Batalyon IV Pekanbaru, bersama D.I. Panjaitan sebagai Komandan Batalyon I Pekanbaru. Batalyon Bengkalis kemudian dikomandani oleh Mayor Marah Halim. Komandan Batalyon III Rengat tetap dijabat oleh Yusuf Nur. Berikutnya, TKR dengan berbagai penyempurnaan termasuk komposisinya, berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
D. Agresi Belanda II
Dalam berbagai buku sejarah disebutkan bahwa agresi Belanda II ditandai dengan kejatuhan Yogyakarta sebagai pusat Republik Indonesia ke tangan Belanda. Menjawab hal itu, Panglima Besar Sudirman mengeluarkan perintah harian agar rakyat Indonesia melawan agresor. Tak pelak lagi, pertempuran meletus di mana-mana. Di Riau khususnya, akhir Desember 1948 sampai sampai awal Januari 1949, merupakan masa yang amat mencekam. Ribuan warga tewas dalam berbagai pertempuran dengan agresor tersebut.
Berdasarkan catatan Muchtar Lutfi dkk (1977), rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan agresi Belada II, patut diawali dengan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) atas inisiatif Menteri Kemakmuran Mr Syafruddin Prawiranegara yang sekaligus menjadi pimpinannya, kebetulan sedang berada di Bukittinggi saat Yogyakarta dikuasai musuh. Diumumkan di Bangkinang, pengelola PDRI kemudian pindah ke Suliki (kini di Sumatera Barat) melalui perjalanan darat Bangkinang – Teratak Buluh – Teluk Kuantan, dan Lubuk Jambi.
Perpindahan itu menyusul semakin gencarnya Bangkinang diserang Belanda, dari darat dan udara. PDRI akhirnya meninggalkan Bangkinang, 30 Desember 1948, setelah memperoleh informasi bahwa Belanda yang baru saja menguasai Payakumbuh, bergerak ke Riau, khususnya ke Bangkinang pada 29 Desember 1948. Puncak serangan ke Bangkinang dilakukan hari Jumat, 31 Desember 1948, saat orang sedang melakukan sholat Jumat, dengan kekuatan 21 truk ditambah dua pesawat tempur yang senantiasa mondar-mandir di udara.
